Pesawaran, gribjayalamsel —
Kasus dugaan penyalahgunaan bantuan alat pertanian dan pupuk subsidi oleh Ketua Gapoktan Mekar Jaya Desa Cipadang, Iskandar, terus menuai sorotan. Kali ini, mantan Kepala Desa Cipadang, Sunarmin, turut angkat bicara dan mengungkap sejumlah kejanggalan terkait keberadaan bantuan alat pertanian yang kini tak lagi diketahui rimbanya.
Dalam keterangannya pada Kamis (9/10/2025), Sunarmin membenarkan bahwa selama masa jabatannya, kelompok tani di desanya memang pernah menerima berbagai bantuan alat pertanian dari pemerintah.
“Saya tahu dulu ada traktor, bahkan saya pernah berfoto di atasnya. Selain itu, juga ada bajak dan mesin penyedot air (alkon). Tapi untuk jumlah pastinya saya tidak tahu,” ujar Sunarmin.
Pengakuan senada disampaikan oleh salah satu anggota Gapoktan Mekar Jaya yang enggan disebutkan namanya. Ia menyebutkan bahwa kelompoknya memiliki sejumlah alat bantuan, namun kini tidak diketahui keberadaannya.
“Kami dulu punya satu unit traktor, tiga bajak, satu rotari, dan satu alkon penyedot air. Tapi sekarang semua entah di mana. Tidak jelas,” katanya.
Lebih jauh, sumber tersebut juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pendistribusian pupuk subsidi tahun 2023 sampai sekarang, setahunnya 2 kali turun. Ia menyebutkan bahwa seluruh warga Desa Cipadang, baik yang memiliki lahan maupun tidak, diminta mengumpulkan data untuk penerimaan pupuk subsidi.
“Kami semua diminta data untuk penerima pupuk, walau ada yang tidak punya lahan. Harusnya dapat tujuh kwintal (700 kg), tapi kenyataannya kami hanya menerima dua kwintal (200 kg),” lanjutnya.
Menurutnya, proses pengambilan pupuk ada yang dilakukan di sebuah toko milik seseorang bernama Gono, yang juga disebut-sebut menjadi tempat ngambil pupuk termasuk Kepala Desa Padang Ratu ngambil pupuk di toko tersebut.
Kasus dugaan penyalahgunaan bantuan pertanian ini semakin menguatkan desakan warga kepada pihak berwenang agar segera melakukan audit dan penelusuran terhadap aset dan bantuan pertanian yang diberikan kepada Gapoktan Mekar Jaya Desa Cipadang.
“Kalau dibiarkan, bantuan pemerintah yang seharusnya untuk petani malah jadi ajang memperkaya diri,” pungkasnya.
(Red, Hartasi)
Social Header